BUKIT LAWANG, BENTENGLANGKAT.com– Dari bincang-bincang dengan warga di Bukit Lawang belum lama ini, diketahui bahwa pembangunan obyek wisata yang terkenal hingga mancanegara itu sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, utamanya bangunan hotel dan restoran.
Menurut warga, perhatian pemerintah di Bukit Lawang dapat dirasakan saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Gubernur Sumut. Ketika itu, tebing sungai obyek wisata Bukit Lawang dan bendungan dibangun. Namun setelah Syamsul Arifin kandas, pembangunan tidak pernah lagi dilakukan di Bukit Lawang.
“Pasca banjir bandang, kami pernah mengajukan pembangunan Bukit Lawang. Namun usulan tersebut tidak pernah ada realiasinya,” ucap J Ginting, yang merupakan salah seorang warga sekitar Bukit Lawang.
Karena tidak ada realiasi, masyarakat akhirnya melakukan pembangunan secara mandiri.
“Masing-masing warga mengambil lahan dan membangun hotel serta restoran. Kalau sekarang kondisi Bukit Lawang tak karuan, ya bukan salah masyarakat lagi,” katanya.
Mengingat tidak adanya sentuhan Pemkab Langkat, sambung Ginting, maka masyarakat pasti keberatan jika ada pengutipan retribsi maupun pajak.
“Kalau dari awal dikelola pemerintah, mana mungkin masyarakat keberatan dengan retribusi dan pajak,” pungkasnya.
Dari bincang-bincang itu, terindikasi sejumlah restoran dan hotel di obyek wisata Bukit Lawang tidak membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat alias ‘bocor’.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat Muliani S, Jumat (6/7), menuturkan jika pajak dan restoran itu tetap dipungut. Namun, Muliani tidak dapat menerangkan secara detail berapa restoran dan hotel yang dikenakan pajak, serta berapa penghasilan pajak restoran dan hotel setiap tahunnya dari obyek wisata Bukit Lawang tersebut.
“Datanya ada sama Kabid saya. Kebetulan Kabidnya lagi keluar,” ucapnya.
Restoran dan hotel di Bukit Lawang berdiri di atas DAS, sehingga pembangunan tidak menggunakan izin dari pihak terkait. Hal itupun tidak ditepis oleh Muliani.
“Pemerintah mana mungkin berani mengeluarkan izin, karena pembangunannya di DAS. Ini memang baik untuk ditindak lanjuti, nanti kami koordinasikan lebih lanjut ke Dinas Pariwisata dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT),” ujarnya.
Pantauan di lokasi, sebuah hotel berlantai empat masih dalam tahap pembangunan di pinggir DAS. Informasi yang berkembang, hotel tersebut didanai oleh warga negara Jerman yang menikah dengan warga setempat.